Tugas Pengantar Ilmu Politik "Review Transisi Demokrasi di Indonesia Karya Affan Gaffar

1. Judul Buku : Transisi Demokrasi di Indonesia Karya Affan Gaffar

2. Review Bab 5 dan 6

     2.1  Ringkasan Bab 5

            2.1.1  Ringkasan umum

Reformasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam rangka membentuk sebuah pemerintahan negara yang lebih baik di masa mendatang. Usulan ini di sampaikan kepada masyarakat sebagai wujud dari rasa tanggung jawab  terhadap bangsa dan negara, juga sebuah komitmen untuk menciptakan pemerintahan yg demokratik, bersih dan berwibawa. Dan wujud dari amar makruf nahi munkar, yang berada dalam lindungan Alloh yang maha kuasa.

Reformasi politik di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat di nafikan. Penulis memilih jalan reformasi gradual, sebuah reformasi yang secara perlahan akan tetapi terarah. Sedangkan model informasi yang bersifa radikal bukanlah pilihan yang tepat, karena akan tetap membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, dan hasilnya sulit diduga. Setiap ekstremitas akan menciptakan ekstremitas yang baru.

Lalu reformasi yang seperti apa yang hendak dilakukan dan mulai dari mana? Jawabannya sederhana, yaitu dengan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Tetapi tentu saja, jawaban tersebut tidaklah memadai. Karena, usulan reformasi haruslah bersifat konkret dan jelas. Oleh karena itu, pemerintah yang diharapkan dari hasil reformasi adalah sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintahan yang demokratik, yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial di masa-masa mendatang.

Berikut beberapa usulan sejumlah langkah reformasi :

§  Pembatasan masa jabatan presiden

§  Redefinisi fungsi dari rekruitmen MPR

§  Kesetaraan diantara lembaga tinggi negara

§  Rekruitmen politik yang terbuka

§  Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

§  Implementasi HAM dengan jelas dan konkret

       Dalam sebuah situasi, dimana arus globalisasi semakin kuat, negara bukan lagi dijadikan aktor utama dalam interaksi yang mendunia. Pada kondisi masa politik dulu, pada era 1970-an pemilihan umum itu bersifat feodal sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakadilan dan perpecahan, maka daripada itu tahun 1990-an politik bersikap terbuka dan membuat suatu kebijakan baru yang modern dan mengedepankan pada masyarakat yang madani serta tidak membeda-bedakan golongan, maka inilah yang disebut reformasi. (Hubungan dengan bab sebelumnya yaitu politik: rejuvenasi aliran)

Dalam pemikiran reformasi ini, masyarakat madani merupakan tujuan pemerintahan demokrasi. Karena apa? Jawabannya, pembentukan masyarakat madani masih sedang berproses, sehingga belum menjadi segmen dominan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional. Juga masyarakat Indonesia masih sangat kompleks dan terbelakang.

Ada kelompok masyarakat yang sedikit lebih maju namun, secara ekonomi masih sangat rentan. Mereka adalah kalangan petani, pegawai kecil dan kaum pekerja. Jumlah mereka sangat besar tetapi rentan dari manipulasi kekuatan yang mengatas namakan rakyat. Selanjutnya ada masyarakat yang termasuk madani tetap sangat terbatas jumlahnya. Sementara ada masyarakat yang memiliki kapasitas sosial-ekonomi  yang bahkan melewati masyarakat industrial, mereka secara ekonomi bersifat eksklusif dan secara politik menentukan. Dan itu merupakan faktor dominan dalam kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan bab selanjutnya mengenai civil society dan prospeknya di Indonesia maka perhatian pada masalah politik di Indonesia sudah sangat luas. Dimana orang yang tidak memiliki latar belakang yang cukup pun memiliki peluang untuk turut serta memperhatikan atau bahkan berpartisipasi didalamnya. Misalkan, seperti di tahun 90-an banyak masyarakat yang membicarakan civil society atau dalam islam disebut masyarakat madani. (Hubungan dengan bab setlanjutnya yaitu civil society dan prospeknya di Indonesia)

Oleh karena itu reformasi di Indonesia haruslah memperhatikan kepentingan semua kelompok yang ada dalam masyarakat. Demikianlah agar terciptanya masyarakat yang di cita-citakan, yaitu masyarakat adil dan makmur dalam Ridho Alloh SWT. Aamiin

2.1.2  Pemikiran penting yang muncul

Ø  Karakteristik politik pada era orde baru adalah pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh stabilitas politik nasional. Dua hal tersebut dianggap tidak dapat dipisahkan

Ø  Lembaga Kepresidenan Indonesia merupakan institusi politik yang sangat dominan, hampir dalam semua aspek kehidupan politik tanah air. Sumber daya politik yang sangat strategis bagi lembaga ini adalah mengontrol rekruitmen politik, baik yang ada di lembaga-lemaga tinggi negara, birokrasi, organisasi sosial, bahkan organisasi ekonomi. Kedua, mengontrol proses pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ø  Rekruitmen politik di Indonesia, pada dasarnya, sangatlah tertutup. Hal itu terjadi karena dominannya Lembaga Kepresidenan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat.

Ø  Di Indonesia, kebijakan publik merupakan domain kalangan sekelompok kecil elite yang ada di Jakarta. Sementara itu, kalangan masyarakat kebanyakan tidak terlibat sama sekali, sekalipun hal itu menyangkut nasib dan kepentingan kalangan masyarakat kebanyakan tersebut. Akibatnya, tidak jarang lahir sejumlah kebijaksanaan yang sifat nya sangat kontroversial.

Ø  Memusatnya kekuasaan di Jakarta menyebabkan birokrasi di daerah-daerah cenderung lebih mengutamakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pejabat pemerintah pusat.

Ø  Implementasi HAM yang masih rendah

Ø  Lembaga peradilan yang kurang independen

Ø  Reformasi politik dilakukan melalui sejumlah langkah yakni :

Ö        Pembatasan masa jabatan presiden

Ö        Redefinisi dan rekruitmen MPR

Ö        Kesetaraan diantara lembaga tinggi negara

Ö        Rekruitmen politik yang terbuka

Ö        Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ö        Implementasi HAM dengan lebih jelas dan konkret

2.1.3        Informasi atau pengetahuan baru yang didapatkan

Ø  Dalam pemerintahan orde baru yang mekanismenya digambarkan dengan carrot and sticks, pemerintah orde baru memberikan “ rewards” yang sebaik-baiknya kepada lembaga, kelompok, dan individu yang secara jelas memperlihatkan sikap akomodatif. Hal ini cukup mengagetkan mengingat desas desus kalangan yang mengatakan bahwa politik pada zaman orde baru adalah   “zerosumgame” dimana jika terjadinya satu kali bertentangan dengan pemerintah, maka akan kehilangan segala-galanya.

Ø  Fungsi birokrasi pada umumnya adalah sebagai implementoragency dari kebijaksanaan publik, yakni memberikan pelayanan dan mengantarkan kebijaksanaan tersebut kepada masyarakat. Tetapi, di Indonesia, tidak jarang kebijaksanaan tersebut berasal dan mencerminkan kepentingan dari birokrasi itu sendiri. Sehingga, dengan kebijaksanaan publik itu, birokrasi akan memperkuat posisi politiknya sendiri.